Ajukan Permohonan Wajib Pajak Non Efektif bagi Perusahaan Anda yang Tidak Aktif

Saya sering dicurhati teman-teman yang lagi bingung, karena mereka mempunyai badan usaha berupa CV lebih dari 3 tahun sudah tidak aktif lagi. Bagaimana perlakuan pajaknya Bro? Apakah tetap harus melaporkan SPT? Kalau tidak melaporkan sanksninya apa Bro? Dan ini tidak hanya terjadi kepada beberapa orang saja, namun banyak wajib pajak yang mempunyai permasalahan ini.

Saya menjawab silakan diajukan permohonan untuk memperoleh status WPNE. Dengan memperoleh status WPNE, Wajib Pajak tetap tercantum dalam Master File Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Tidak diterbitkan Surat Teguran sekalipun Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan;
  • Tidak turut diawasi pembayaran masa/bulanannya dan tidak diterbitkan STP atas sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT

Enak bukan? jadi tidak bingung lagi pada saat mendekati batas akhir pelaporan SPT Tahunan bingung karena ada bebrapa badan usahanya yang sudah tidak aktif untuk dilaporkan SPT Tahunanya. Meskipun tidak melaporkan SPT Tahunan, tidak ada resiko untuk ditegur ataupun dikenakan sanksi administrasi.

Oleh karena itu tidak ada salahnya saya tulis tentang hal ini. Bahwa Ditjen Pajak memberikan kelonggaran bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, yang antara lain disebabkan karena non aktif, bubar, atau meninggal dunia dengan menerbitkan aturan yaitu SE-89/PJ/2009 tentang tata cara penanganan wajib pajak non efektif.

Dalam aturan tersebut, Wajib Pajak Non Efektif yang selanjutnya disebut dengan WP NE adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali.

Kreteria Wajib Pajak Non Efektif adalah:

  1. Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan.
  2. Tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya.
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum mengajukan penghapusan NPWP.
  4. secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
  5. bendahara tidak melakukan pembayaran lagi.
  6. Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang).
  7. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Bagaimana caranya untuk memperoleh status WPNE ini? Saya ada contoh surat permohonan WPNE dalam halaman DOWNLOAD, silakan di download dan kemudian diisi sesuai dengan Wajib Pajak yang ingin diajukan untuk memperoleh status WPNE.

WP NE dapat berubah status menjadi Wajib Pajak efektif apabila :
a. menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan;
b. melakukan pembayaran pajak;
c. diketahui adanya kegiatan usaha dari Wajib Pajak;
d. diketahui alamat WP; atau
e. mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali.

Demikian, semoga bermanfaat. Terbuka untuk berdiskusi.

 

Salam hangat dan sukses.

Comments (77)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

  1. aspirateur | 21 March 2013
  1. totok says:


    Dear Bapak / Ibu,
    saya memiliki CV berdiri 2009, karena nihil transaksi tidak ada kegiatan, saya tidak pernah melaporkan pajak tahunan,
    mohon pencerahan, apa yang harus saya lakukan, supaya bisa berstatus aktif lagi,
    adakah sanksi administrasi nya ?

    terima kasih.

    • gede says:


      Yth. Bapak Totok

      Melihat kasus Bapak tersebut saran saya Bapak dapat menggunakan fasilitas Permohonan Wajib Pajak Non Efektif sebagaimana diatur pada Surat Edaran Dirjen Pajak No. 89/PJ/2009 tentang kreteria permohonan sebagai Wajib Pajak Non Efektif.
      Contoh surat permohonan wajib pajak non efektif dapat didownload dihalaman download pada website saya ini.
      Mengingat usaha Bapak dari tahun 2009 sampai dengan sekarang tidak aktif maka telah memenuhi ketentuan Angka 2 huruf a SE-89/PJ/2009 tersebut yakni 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan, sepanjang NPWP Bapak tidak dipergunakan lagi dalam kewajiban perpajakan.
      Setelah Bapak mengirimkan surat permohonan WP NE, maka kurang lebih 2 (dua) minggu dari KPP tempat Bapak terdaftar akan menerbitkan Surat pemberitahuan bahwa status Wajib Pajak CV Bapak adala Non Efektif. Namun bisa saja KPP menolak permohonan Bapak apabila ditemukan data CV. Bapak masih melakukan transaksi menggunakan NPWP rentang tahun tersebut.
      Apabila dikemudian hari Bapak ingin mengaktifkan CV. tersebut maka Bapak tinggal melakukan permohonan pengaktifan lagi NPWP CV tersebut. Jika permohonan Bapak telah disetujuui, maka Bapak tidak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda apabila tidak melaporkan kewjaiban perpajakan CV. Bapak.

      Demikian, semoga membantu. Terima kasih

      Salam
      Gede

      • totok says:


        Selamat malam Bapak Gede,

        Terima kasih pencerahannya,
        tetapi,
        maaf ada yang belum lengkap saya sampaikan,
        pada tahun 2009 pernah ada transaksi dan kewajiban membayar pajak tersebut, namun pada awal 2010 tidak menyampaikan laporan tahunan.
        setelah 2010 dan seterusnya baru terjadi nihil transaksi yang saya sampaikan.
        mohon pencerahan lagi, bagaimanakah status CV saya tersebut pak,
        terima kasih.

        • gede says:


          Siang Pak Totok…

          Dari penjelasan Bapak Totok dapat saya ulas sebagai berikut:
          1. Dengan terdaftarnya CV. Bapak di KPP terbukti dengan telah memperoleh NPWP, maka kewajiban Bapak adalah wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (Pasal 3 ayat (1) KUP)
          2. Dikarenakan NPWP yang diperoleh adalah CV / Badan maka kewajiban perpajakan yang timbul adalah :SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Pasal 4 (2), SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh Pasal 29 Badan. (Dapat dilihat di surat keterangan terdaftar NPWPnya) dan serta SPT Masa PPN apabila dalam pendaftaran tersebut Bapak memohon untuk dikukuhkan sebagai PKP.
          3. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:
          a.untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
          b.untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
          c.untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. (Pasal 3 ayat (3) KUP)
          4. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) di atas dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. (Pasal 7 ayat (1) KUP)

          Kesimpulan:
          dari hasil penjelasan di atas, semenjak Bapak terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan dibuktikan telah memperoleh NPWP, maka saat itu juga kewajiban perhitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan Bapak melalui SPT baik masa maupun tahunan wajib disampaikan ke KPP dimulai. Meskipun status Bapak adalah tidak beroperasi namun kewajiban itu tetap ada yakni dengan melaporkan SPT dengan status NIHIL.
          Apabila Bapak tidak melaporkan SPT seperti yang saya uraikan di atas, maka sanksi administrasi berupa denda menunggu seperti ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) KUP untuk SPT Masa PPN sanksinya adalah sebesar Rp.500.000, SPT Masa lainnya Rp.100.000,- dan SPT Tahunan PPh Badan adalah Rp.1.000.000,-
          Saya gambarkan meskipun status CV. Bapak tidak aktif/tidak beroperasional, setelah Bapak memperoleh NPWP maka kewajiban pelaporan tetap harus dilaksanakan.

          Akhirnya, untuk menghindari sanksi denda tersebut, solusinya adalah mengajukan Permohonan status WP NE bagi CV. Bapak tersebut, alternatif lain adalah menghapus NPWP itu, namun penghapusan NPWP ada resiko diperiksa oleh Fiskus sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 KUP.

          Demikian.
          Salam
          Gede

          • aldi says:


            Dear Pak Gede,

            Permasalahan yg saya alami kurang lebih sama Pak Totok, tetapi ini perusahaan teman yang tidak pernah melapor pajak sejak berdirinya (2009)di karenakan tidak mempunyai transaksi. saya ada rencana membeli perusahaan ini, yg saya mau tanyakan, apakah perusahaan ini masih aktif? apakah denda yg maksud diatas sama dengan kasuh ini?

            Regards

            Aldi

          • gede says:


            Maaf baru balas mas Reinaldi…
            Sepanjang belum dilakukan permohonan WP NE dan/atau permohonan dihapuskan NPWP atas Perusahaan tersebut, maka NPWP tersebut masih aktif. Namun dalam peraturan terbaru yaitu PerDIrJen Pajak NO. 20/PJ/2013, Dirjen Pajak dapat menonaktifkan NPWP baik itu berdasarkan permohonan WP ataupun karena jabatan.
            APabila tidak melaporkan SPT dikenakan denda sesuai dengan Pasal 7 (1) KUP, namun apabila Perusahaan tersebut memang benar-benar tidak aktif, denda tidak dikenakan sesuai dengan Pasal 7 (2) KUP.

            Demikian terima kasih.

  2. totok says:


    Selamat Malam Bapak,
    terima kasih pencerahannya,
    SEsuai dengan uraian penjelasan saya bahwa, dalam tahun 2009 setelah berdiri,
    - terjadi beberapa transaksi dan telah membayar pajak tersebut setiap transaksi.
    - tetapi awal 2010 tidak melaporkan SPT tahunan. (ada sanksi adm yg bapak jelaskan).
    sehingga pilihan saya nanti mengajukan WPNE, agar CV saya bisa aktif lagi.
    dan berniat agar beroperasi lagi, karena pengurusannya sudah susah payah pak.
    dan singkatnya pak, karena tidak juga dapat customer, akhirnya saya bekerja dan juga memiliki NPWP pribadi juga.
    saya memerlukan alamat kantor dan telepon bapak, untuk membantu saya nantinya pak.
    terima kasih dan salam.
    totok.

    • gede says:


      Alamat dan nomor telepon saya ada di Website ini Pak.
      Kalau no HP: 082142922888.
      Silakan nanti sharing2/diskusi. Menambah teman adalah hobby saya :)
      Terima kasih atensinya.
      Salam. Gede

  3. yuni says:


    Selamat siang Pak Gede,

    Perusahaan tempat saya bekerja bermaksud mengajukan WPNE, dikarenakan sudah tidak ada kegiatan usaha lagi utk kedepannya (sesuai dgn RUPS tidak akan melakukan kegiatan perusahan mulai 30/06/12). Sebelumnya karyawan sudah diberikan pesangon, pph atas pesangon jg sudah dibayarkan (tapi belum dilaporkan).
    Pertanyaan nya adalah sbb :
    1) Sebaiknya kapan kita mengajukan status WPNE ke KPP. Mengingat masa sewa tempat perusahaan kami bekerja akan berakhir pada akhir bulan Juli ini.
    2) Apakah dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah mereka menerima surat dari kami, pihak KPP akan mengadakan investigasi ke kantor kami?
    3) Dokumen apa saja yg harus dilampirkan, selain melampirkan surat pernyataan ?

    Mohon penjelasan dan pencerahannya dari bapak. Terima kasih sebelumnya.

  4. yuni says:


    Maaf pak ada tambahan pertanyaan lagi..

    Dalam hal apa saja pihak KPP menolak surat pengajuan WPNE kita ? Dan bagaimana proses selanjutnya ?

    Saya sangat membutuhkan penjelasan dari bapak, atas perhatiannya sekali lagi saya ucapkan terima kasih.

    Salam

  5. fahmy says:


    Salam kenal pa….saya fahmy, curhat dikit ya pa, tahun 2002 saya mendirikan cv…NPWp sudah ada..hanya siup yang blum saya urus dan dengan klasifikasi courier service…karena suatu hal kami vacum…dan tidak sama sekali meyerahkan spt dari tahun pertama berdiri, baru setelah 2004 saya buka percetakan…hanya saja banyak klient saya yang memang tidak ingin membayar PPn,baik itu perusahaan kecil maupun besar…, dan baru2 ini ada kilient yang meminta data perusahaan…Npwp dll…pertanyaannya adalah..bermasalhkah jika saya berikan no NPWP Cv saya? dan dapatkah mereka yang membayar dan meyetorkan pajaknya yang di ambil dari invoce saya yang sdh saya camtimkan ppnnya

    • gede says:


      Selamat siang Pak Fahmi… Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah berkunjung ke website saya :)
      Kasus yang Bapak alami banyak saya temukan di Lapangan :) . Dari gambaran curhat Pak Fahmi dapat saya ambil poin permasalahan sebagai berikut:
      1. Pak Fahmi sudah memiliki NPWP dan juga status sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) karena Pak Fami bilang memungut PPN dari pelanggan. Lebih lanjut, Pak Famy tidak pernah memenuhi kewajiban perpajakan berupa menyetor dan melaporkan SPT baik SPT Masa dan SPT Tahunan.
      2. Dikarenakan telah berstatus sebagai PKP maka setiap penyerahan / penjualan Pak Fahmy wajib memungut PPN dari Pembeli/penerima BKP (barang kena pajak) yang Bapak serahkan/jual. Permasalahannya adalah pelanggan Pak Fahmi tidak mau dipungut PPN,
      3. Pak Fahmy ragu untuk memberikan data NPWP dan SPPKP (apabila benar PKP)
      4. Pak Fahmy ingin bahwa pembeli yang membayar dan menyetorkan sendiri PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak dan Invoice.

      Dari permasalahan tersebut di atas dapat saya sampaikan sebagai berikut:
      1. PPN hanya boleh dipungut menggunakan Faktur Pajak oleh Wajib Pajak yang sudah Dikukuhkan sebagai PKP dengan bukti Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). Semoga benar Pak Fahmy telah dikukuhkan sebagai PKP, karena apabila Pak Fahmy bukan PKP tetapi memungut PPN, maka Pak Fahmy diwajibkan mengembalikan pokok pajaknya ke negara dan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (2) UU KUP dan Pasal 14 UU KUP. Selain itu, juga dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf b UU KUP Jadi mohon Bapak Fahmy melihat lagi statusnya apakah telah dikukuhkan sebagai PKP.
      Kemudian apabila memang benar telah dikukuhkan sebagai PKP, maka kewajiban selanjutnya adalah menyetor dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya. Dari informasi yang Pak Fahmy berikan, ternyata Bapak sama sekali tidak pernah memenuhi kewajiban perpajakan berupa pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU KUP yaitu untuk SPT Masa PPN Denda Rp.500.000, SPT Masa Lainnya Rp.100.000 dan SPT Tahunan PPh Badan CV sebesar Rp.1.000.000. Berapa jumlah sanksi administrasinya tinggal menjumlahkan saja semenjak bapak terdaftar sebagai Wajib Pajak dan dikukuhkan sebagai PKP. NAMUN, Dirjen Pajak melalui Kanwil dan KPP tidaklah sekejam itu dalam menerapkan sanksi-sanksi administrasi di atas melihat kondisi usaha Pak Fahmy yang tidak aktif dan masih ada celah aturan dengan membuat permohonan agar kemungkinan sanksi-sanksi administrasi tidak dikenakan/dihapuskan. Yang jelas sanksi administrasi ini ditujukan agar Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tertib dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

      2. Kasus seperti yang Pak Fahmy alami banyak saya temui di lapangan, banyak Pengusaha yang berstatus PKP kalah bersaing dengan pengusaha yang lain yang tidak memungut PPN karena pasti tagihan/harga jual tanpa PPN akan lebih kecil. Konsumen pastinya akan membeli barang yang nilainya lebih murah alias tanpa PPN. Inilah kasus yang banyak terjadi di lapangan dan banyak pengusaha yang berstatus PKP yang mengeluh atas kondisi ini karena pastinya roda bisnis tidak akan berjalan karena tidak ada permintaan dari konsumen setelah mengetahui harga lebih mahal dan pastinya akan membeli dari pengusaha yang non PKP.
      Sebenarnya kondisi ini dapat di atas dengan cara sistem pelaporan penghasilan Bapak yang tentunya dengan sistem ini tidak melanggar ketentuan perpajakan, sehingga roda bisnis tetap dapat berjalan dengan normal dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan ikut membayar pajak ke negara. Lebih lanjut nanti bisa via email.

      3. Menurut pendapat saya, tidak ada permasalahan apabila Bapak memberikan data NPWP dan PKP kepada pelanggan Bapak. Semasih NPWP dan PKP Bapak belum diajukan penghapusan, maka NPWP tersebut masih dapat digunakan karena masih tersimpan di data base perpajakan. Meskipun sebelumnya diajukan Permohonan WP NE, begitu ada transaksi penyetoran dan pelaporan SPT, maka NPWP Bapak akan aktif kembali. Namun….. kemungkinan sanksi administrasi atas kewajiban pelaporan SPT Bapak tahun-tahun sebelumnya yang tidak bapak penuhi, kemungkinan akan ditagih dengan STP. Tetapi masih ada celah aturan bagaimana sanksi tersebut dapat dimohonkan untuk dihapuskan dan tidak memberatkan likuiditas Bapak. Jadi saran saya tidak masalah dikasikan data-datanya, dan kemudian ditata ulang yang rapi pembukuan dan pelaporan kewajiban perpajakannya. Toh ini sebagai awal roda bisnis CV. Bapak akan berjalan kembali. Semoga :)

      4. Kewajiban memungut dan menyetorkan PPN ada di pihak penjual sebagai PKP kecuali Pak Fahmy bertransaksi dengan Bendaharawan/BUMN misalnya pengadaan kepada Pemerintah yang dananya dari APBN/APBD barulah pihak pembeli yang memungut dan membayarkan PPNnya (PPN Dipungut). Sehingga apabila pelanggan Pak Fahmy adalah diluar Bendaharawan/BUMN, maka yang memungut dan menyetorkan PPNnya adalah Pak Fahmy sendiri dalam artian di Faktur Pajak dan Invoice tercantum Nilai Jual dan PPN yang ditagihkan dan pelanggan pastinya wajib membayar sebesar yang tercantum dalam Tagihan bapak dan untuk kemudian Bapak setorkan dan laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

      Semoga penjelasan saya bisa masuk dan dipahami, kalau belum paham bisa tanya lagi :)
      Salam

      Gede

  6. nuni says:


    selamat sore Pak Gede,

    saya ingin konsultasi dengan Bapak, untuk masalah perpajakan.
    Bagaimanna caranya membuatkan surat pernyataan untuk suatu perusahaan yang tidak mau membayar pajak/PPN. bahwa dalam transaksi jual beli. kami sebagai PKP selalu menerbitkan faktur pajak dan wajib bagi pembeli membayar PPN, tapi ada customer kami yang tidak ingin membayar PPN tersebut dan kami harus membayarkan PPN nya, dan saya ingin tanyakan bagaimana format surat pernyataan bahwa perusahaan tersebut tidak ingin membayar PPN, agar kami mempunyai lampiran dalam arsip pajak kami.

    mohon penjelasan dari Bapak, karena saya membutuhkan surat pernyataan tersebut.

    Atas perhatian dan bantuan Bapak, saya ucapkan banyak terima kasih.

    Best Regards,
    Nuni

    • gede says:


      Yth. Ibu Nuni
      Terima kasih sudah mengunjungi Website saya :)

      Sesuai dengan prinsip beban pembayaran PPN yang melekat pada pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang terutang.

      Saya memahami kondisi dari Mba Nuni karena pastinya Mba Nuni sendiri yang akan menanggung PPN tersebut. Daripada terus menerus seperti itu ada baiknya segera mencari Pelanggan/Konsumen lain yang mau dikenakan PPN.

      Mengenai kasus Mba Nuni Namun tidak perlu khawatir, tanggung jawab renteng ini akan dikenakan secara otomatis terhadap pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 16F UU No. 42 Tahun 2009 dan penjelasannya, tanggung jawab rentang ini dapat dikenakan kepada pembeli atau penerima jasa jika:
      a. Pajak terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa, dan
      b. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa

      jadi apabila di kemudian hari Mba Nuni diperiksa dan ternyata dari penjualan tersebut PPN tidak dibayar dikarenakan Pembeli tidak mau dikenakan PPN, maka yang dikenakan adalah tanggung renteng kepada pembeli.

      Saran saya, carilah pelanggan yang memang mau untuk dipungut PPN, biar pemenuhan kewajiban perpajakan Ibu dapat dilaporkan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atau, Ibu nuni jelaskan kepada pelanggan tersebut bahwa tanggungjawab dikemudian hari ada di Pembeli juga akan dikenakan PPN secara tanggung renteng.
      Saya pikir surat pernyataan juga bisa dilakukan, namun tetap pembuktian dapat melihat ke dokumen yang memang menyatakan bahwa pembeli nyata-nyata tidak membayarkan PPNnya. Masalah bentuk surat pernyataan, dapat dibuat sesuai kebutuhan.

      Terima kasih.

      Salam
      Gede

  7. Widjajanto says:


    Selamat pagi Pak Gede,

    Saya sudah lebih dari setahun bekerja di luar negeri, dan di tahun pajak terakhir saya tidak mengirimkan laporan SPT.
    Bagaimana tata cara mengajukan permohonan NPWP non efektif sementara saya belum ada kesempatan kembali ke tanah air?
    Adakah cara pengajuan online?

    Terima kasih

    • gede says:


      Selamat pagi Pak Widjajanto…
      Terima kasih sudah mampir Web saya :)

      Dalam UU Perpajakan dikenal adanya Subjek Pajak dan Objek Pajak. Status Pak Widjajanto adalah sebagai Subjek Pajak sedangkan penghasilan yang Bapak terima adalah Objek Pajak.
      Mengenai pertanyaan Bapak dapat saya berikan rekomendasi sebagai berikut:

      1. Dalam UU Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan aturan pelaksanaan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43/PJ/2011 khususnya Pasal 12 ayat (1) menyatakan Orang pribadi yang merupakan Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan merupakan subjek pajak luar negeri.

      2. Dalam peraturan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 Huruf g Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 89/PJ/2009 Wajib Pajak yang dapat memenuhi kreteria untuk WP Non Efektif adalah Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

      Dari dasar hukum di atas, Bapak sudah memenuhi kreteria untuk mengajukan WP NE dengan mengajukan surat permohonan dan melampirkan fotokopi passpor dan kontrak kerja atau dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

      Sementara pengajuan secara online masih belum ada fasilitasnya Pak, namun Bapak dapat memberikan kuasa kepada saudara/teman di Indonesia untuk mengajukan permohonan ini dengan melampirkan surat kuasa Bapak karena posisi ada di Luar Negeri.

      Demikian Pak Widjajanto, semoga dapat membantu.

      Salam
      Gede

  8. Bagus says:


    Salam Pak,

    Mau tanya Pak, apakah dengan ditetapkan sebagai WP NE, suatu perusahaan menjadi dikesampingkan juga dari kewajiban pembukuan?

    Terima kasih.

    Bagus

    • gede says:


      Malam Pak Bagus.
      Thank you sudah mampir ke Web saya.

      Kewajiban perpajakan tentang pembukuan di atur dalam Pasal 28 UU KUP dalam Ayat (1 ) menyatakan ” Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan“.

      WP yang disetujui statusnya menjadi WP NE berarti Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
      dan kewajiban pembukuan otomatis tidak dilakukan karena WP tersebut tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kasarannya, apanya yang mau dicatat/dibukukan, kalau tidak ada transaksi atau kegiatan usaha dalam Perusahaan Pak… :)

      Demikian, Terima kasih

      salam,
      Gede

  9. NAHARI says:


    salam kenal…
    saya mempunyai satu perusahaan (CV) yang baru didaftarkan pada januari 2011, sesuai SKT terdapat kewajiban Laporan Pajak PPH ps 4(2), Pph ps 21, Pph ps 23, Pph ps 25, Pph ps 26 & Pph ps 29 plus PPn-BM.
    Saat ini perusahaan saya terdaftar sebagai rekanan PT. Pertamina dan belum mendapatkan pekerjaan. Laporan yg telah saya lakukan selain SPT thn, untuk masa saya juga tertib melaporkan Pph 21, PPh Ps 25, Pph ps 26 dengan laporan nihil.
    pertanyaan saya Bagaimana saya melaporkan Pph pasal lainnya yang menjadi kewajiban perusahaan saya? (format laporannya)

    • gede says:


      Selamat sore Pak Nahari… Salam Kenal juga dan Thank you sudah mampir website saya…
      Dari informasi yang Pak Nahari berikan, dapat saya berikan masukan sebagai berikut:
      Pemenuhan kewajiban perpajakan yang Pak Nahari lakukan sudah baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku, saya doakan supaya secepatnya dapat proyek dari Pertamina sehingga laporannya tidak nihil terus :)

      Pada prinsipnya, jenis kewajiban perpajakan yang wajib Bapak penuhi sudah tertuang dalam SKT NPWP tersebut. Apabila memang belum ada transaksi diperkenankan untuk tidak melaporkan kewajiban SPT PPh Masanya. Karena meskipun Bapak tidak melaporkan, tidak ada sanksi atas itu. Karena jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU KUP menyatakan Sanksi Denda tidak dikenakan bagi Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini artinya karena usaha Bapak belum melakukan kegiatan usaha, sanksi tidak dikenakan.

      Apabila Bapak Nahari ingin mengetahui format laporan untuk kewajiban pajak yang lain, bapak dapat download formulir SPT Masa pada halaman / Page DOWNLOAD di website saya ini. Disana lengkap form-form jenis pajak yang lainnya.

      Demikian, semoga membantu.

      Salam
      Gede


  10. badan usaha saya CV dgn legalitas lengkap berikut NPWP.. darimana saya tahu apakah saya termasuk PKP,

    dan apakah PKP wajib mengenakan PNP ke org lain ?

    secara bisnis saya lebih ke online dan berkaitan dgn rate, jadi tidak bisa plus PPN karna juga ada fee dalam transaksi2 pembayaran saya..

    mgkn bisa dibilang usaha yg seharusnya perorangan, hanya dengan legalitas dan berbadan hukum, karna maksud awal tujuan saya demi menghindari penipuan dari transaksi online..
    mohon pencerahan, thanks

    • gede says:


      Selamat sore Mas Raja Changer :) sorry baru bisa membalas…
      Btw thank you sudah mampir websiteku.
      Sebelum melangkah ke PPN, sebelumnya wajib mengetahui tentang pengertian dari Pengusaha Kena Pajak atau disingkat PKP.
      PKP menurut UU PPN Tahun 1983 adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto (penjualan) lebih dari Rp.600 juta.
      Artinya bahwa apabila penjualan Mas Raja dalam suatu bulan sudah melewati Rp.600 juta, paling lambar 1 bulan berikutnya sudah wajib melaporkan dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
      NPWP berbeda dengan PKP. Bukti bahwa telah PKP adalah dengan diterbitkannya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dari Kantor Pelayanan Pajak CV Mas Raja terdaftar. Selain PKP ada juga namanya Pengusaha Kecil, kalau pengusaha kecil peredaran bruto dalam setahun tidak lebih dari Rp.600 juta namun boleh mengukuhkan diri sebagai PKP.

      Menjawab pertanyaan Mas Raja:
      1. Darimana saya tahu apakah saya termasuk PKP? Mas Raja dapat melihat kembali dokumen perpajakan waktu mendaftar NPWP, selain memperoleh Surat Keterangan Terdaftar NPWP, juga ada SPPKP. Nah kalau mas Raja mempunyai dokumen SPPKP tersebut, berarti sudah termasuk PKP. Apabila belum mempunyai, dan Mas Raja berniat ingin dikukuhkan sebagai PKP maka silakan mengukuhkan diri ke Kantor Pajak tempat terdaftarnya NPWP CV Mas Raja.
      2. Apakah PKP Wajib mengenakan PPN ke Orang lain (Konsumen)? Apabila sudah PKP, maka setiap penyerahan/penjualan wajib dipungut PPN dengan menggunakan FAKTUR PAJAK dan kemudian disetorkan ke Kas Negara menggunakan SSP dan Dilaporkan melalui SPT Masa PPN. Tapi…. apabila belum PKP, Mas Raja tidak boleh memungut PPN karena apabila itu dilakukan, PPN yang mas Agung pungut harus dikembalikan ke Kas Negara dan dikenakan Sanksi Administrasi dan juga dapat dikenakan Pasal Pidana Perpajakan…
      3. Pada prinsipnya pajak dikenakan karena ada objek pajak dalam transaksi yang dilakukan. Misal sekarang Mas Raja bisnisnya adalah online… tetapi Barang/Jasa yang diperjualbelikan merupakan Barang/Jasa kena pajak maka atas transaksi tersebut pastinya dikenakan pajak. Transaksi online adalah merupakan media saja dalam melakukan pengalihan ke konsumen. Kemudian apabila muncul fee dalam pembayaran, kembali dilihat fee tersebut apakah merupakan obyek pajak atau tidak. kalau obyek pajak pastinya akan dikenakan pajak.
      PPN adalah uang negara yang kita pungut dari Konsumen kemudian kita setorkan ke Negara (uang lewat) sedangkan PPh merupakan pajak yang dikenakan atas keuntungan dari usaha yang dilakukan. Prinsipnya sebagai wajib pajak kita wajib melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perpajakan sekaligus membantu penerimaan negara.

      Untuk lebih jelasnya mas Raja bisa konsultasi dengan Account Representative tempat Mas Raja terdaftar sebagai Wajib Pajak. Pajak itu bisa dipelajari karena periode terakhir ini, apapun tidak bisa terlepas dari pajak.

      Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lagi ke saya Mas Raja :)

      Thank you
      Salam

  11. Wati says:


    Selamat siang Pak Gede dan salam kenal.

    Apakah saya bisa mengajukan WPNE sementara perusahaan saya (CV) masih terbelit masalah yang tak kunjung selesai dengan pihak KPP. Perusahaan saya dituduh lalai tidak menyetorkan pajak yang nilainya sangat besar diluar kemampuan dan aset perusahaan. Pihak KPP telah mengeluarkan SKP namun saya tetap mengajukan surat keberatan namun sampai dengan saat ini belum ada penyelesaian.
    Akibat masalah tsb saya tidak bisa berkonsentrasi dalam menjalankan usaha, bahkan perusahaan saya tidak beraktifitas sama sekali sejak thn. 2010. Saya sangat frustrasi dan ingin menghentikan usaha tsb serta mengajukan WPNE karena saya tidak sanggup menghadapi tuduhan sepihak dan diluar batas kemampuan saya dan perusahaan saya untuk menanggungnya. Mohon pencerahan dari Pak Gede apa yang dapat saya lakukan. Terima kasih.

    • gede says:


      Selamat siang Bu Wati…. Salam kenal juga dan terima kasih sudah mampir website saya.

      Turut prihatin mendengar permasalahan sengketa pajak yang Ibu Wati alami, semoga cepat selesai ya Bu… :)
      Mengenai permasalahan yang Ibu alami dapat saya berikan tanggapan sebagai berikut:
      1. WP NE pengertiannya adalah Wajib Pajak yang tidak lagi melakukan pembayaran pajak / melakukan kegiatan usaha dan dalam tata cara permohonan WP NE kreterianya salah satunya adalah dalam jangka waktu 3 tahun. Melihat permasalahan yang Ibu Wati alami, besar kemungkinan permohonan WP NE yang akan Ibu ajukan akan ditolak. Mengapa? Karena secara jelas Ibu masih dalam sengketa pajak dan pastinya produk akhir dari sengketa pajak adalah berupa Ketetapan dimana ketetapan itu pastinya harus Ibu bayarkan sehingga permohonan WP NE ini pastinya terganjal disana. Ada baiknya ibu menunggu sengketa pajak ini selesai, dan jika usaha ibu memang benar-benar tidak aktif lagi Ibu dapat mengajukannya. Karena percuma kalau sekarang Ibu mengajukan, nantinya kemungkinan besar akan ditolak..
      2. Masalah Ibu sudah sampai pada tingkat keberatan, menurut pendapat saya Ibu ikuti saja prosesnya sebagaimana diatur dalam UU. Keberatan merupakan Hak Ibu karena Ibu tidak setujui dengan hasil pemeriksaan pajak yang diterbitkan melalui SKPKB. Apabila proses keberatan Ibu memang kuat, pihak PK (Peneliti Keberatan) pun saya kira akan memberikan hak-hak ibu untuk membayar pajak sesuai dengan sebenarnya dan tidak melebihi kemampuan Ibu. Ibu dilindungi dengan UU atas proses ini dan sesuai dengan Pasal 26 ayat (5) UU KUP, apabila jangka waktu 12 bulan proses kebertaan Ibu tidak diberikan keputusan, maka permohonan keberatan Ibu dianggap dikabulkan.
      3. Apabila proses keberatan ibu sudah diputuskan dan ternyata SK Keberatan menerima sebagian dan/atau menolak, Ibu masih ada media lain yaitu Banding ke Pengadilan Pajak untuk menuntut keadilan.

      Memang dalam proses sengketa pajak ini akan mengorbankan banyak waktu, tenaga dan biaya. Namun ini sebagai jalan pijakan awal bagi kita bagaimana kita kedepannya dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Ibu dapat tenang kembali melakukan kegiatan usahanya. Pendapat saya, jangan sampai usaha ibu berhenti karena permasalahan pajak. Petugas Pajak juga manusia dan mereka pasti memikirkan bagaimana usaha Ibu dapat tetap berjalan, namun kewjaiban perpajakan ibu dapat terlaksana dengan baik juga.

      Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat membantu.

      Terima kasih.
      Salam.
      Gede

      • Wati says:


        Terima kasih banyak atas pencerahan Bapak.

        Melihat masalahnya sangat rumit dan mendalam alangkah baiknya apabila saya dapat menjelaskan secara gamblang melalui email. Untuk itu jika Bapak tidak keberatan mohon kiranya saya diberitahu ke alamat emain mana yg dapat saya gunakan?

        Atas bantuan Pak Gede saya ucapkan terima kasih.

        Salam,
        Wati

  12. yayat suseno says:


    bagaimana pendaftaran npwp bgi perusahaan yg bru berdiri pak…
    dan bagai mana kepemilikan badan usaha nya…

    • gede says:


      Yth. Bapak Yayat… selamat sore… terima kasih sudah mampir website saya :)

      Dari pertanyaan Bapak, dapat saya simpulkan kalau Bapak akan membuat Perusahaan Baru. Dalam ketentuan perpajakan diatur tentang subyek pajak yaitu Orang Pribadi dan Badan. Karena Pak Yayat menyampaikan bahwa Perusahaan maka saya asumsikan lebih condong ke Badan.

      Dalam Pasal 1 (3) UU No. 28 Tahun 2007 ttg KUP, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

      Kemudian dalam Pasal 2 (1) UU No. 28 Tahun 2007 ttg KUP menyatakan “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

      Dari ketentuan di atas dapat saya berikan jawaban:
      1. Apabila Perusahaan Bapak sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Bapak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak (KPP) dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Adapun cara untuk memperoleh NPWP syaratnya sebagai berikut:
      a.Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir
      b.Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia salah seorang pengurus;
      c.Fotokopi paspor bagi orang asing dan surat keterangan tempat tinggal
      d.Surat keterangan tempat kegiatan usaha dri instansi yang berwenang
      e. Mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak dan menandatanganinya.
      f. 1 Hari selesai (apabila kepala seksi pelayanan ada di tempat)

      Bapak datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat kedudukan Perusahaan Bapak dan minta tolong kepada Seksi Pelayanan di TPT untuk dilayani dalam hal pendaftaran NPWP bagi Perusahaan Bapak.

      2. Bagaimana kepemilikan badan usahanya?
      Dalam ketentuan perpajakan, SUbyek Pajak Badan terdiri dari PT (perseroan terbatas), CV(perseroan komanditer), BUMN atau BUMD,firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

      Sekarang Bapak tinggal memilih dalam mendirikan Perusahaan mau menggunakan jenis Badan Usaha yang mana? Tentunya pemilihan bentuk badan usaha ini juga pasti memerlukan pertimbangan dari sisi perpajakan dan kemudian dari segi aspek hukumnya.

      Sebagai contoh, apabila Bapak membentuk badan usaha dalam bentuk PT (Perusahaan Terbatas), ini diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Status kepemilikannya adalah dalam bentuk Saham. Keuntungannya apa??
      Sedangkan kalau CV status kepemilikannya adalah Non Saham. Keuntungannya apa??

      Bapak bisa mencari informasi lebih banyak di internet untuk perbandingan penggunaan jenis badan usaha. Karena pemilihan bentuk badan usaha adalah kebijakan dari pemilik usaha itu sendiri.

      Demikian, terima kasih.


  13. Yth. Pak Totok…
    Saya pada tahun 2012 mengambil alih sebuah CV yang sebelumnya milik kakak saya. Kini jabatan saya adalah dirut sementara kaka saya sebagai comanditter. Tapi pemasukan nama saya hingga sekarang juga masih terganjal di notaris yang belum selesai menyelesaikan dokumennya.

    Sekarang tugas pertama saya adalah mengurus masalah laporan pajak yang tidak pernah lagi dilaporkan sejak bulan Mei 2011. Nihilnya pelaporan pajak tersebut juga dikarenakan tidak ada kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh perusaaan ini selama kurun waktu tersebut.

    Saat berkonsultasi dengan pihak pajak di tempat saya. Saya diminta menyelesaikan pemindahan nama di CV yang kini saya tangani. Dan menurut mereka akan ada sangsi atas tidak adanya laporan pajak dari bulan yang saya sebutkan di atas.

    Saya minta saran, apakah kasus saya di atas bisa juga saya ajukan dengan WPNE seperti solusi dari bapak? mohon pencerahannya pak, trims

    • gede says:


      Yth. Bapak Rifan Syaiful

      Selamat tahun baru… mohon maaf baru bisa membalasnya…

      Tidak masalah pembelian CV yang Bapak lakukan, asalkan dalam pembelian sudah jelas akan pengakuan aset dan kewajiban dari CV tersebut apalagi CV itu milik kakak dari Bapak Rifan.
      Masalah pelaporan pajak yang oleh Petugas Pajak akan dikenakan sanksi karena tidak adanya laporan pajak yang Bapak sampaikan ke KPP, Bapak dapat mengacu ke Pasal yang saya sebutkan di bawah ini:

      Pasal 7 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
      Ayat (1)
      Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

      Pasal 7
      Ayat (2)
      Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:
      e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

      Dapat saya sampaikan, apabila CV yang Bapak beli tersebut memang belum/tidak melakukan kegiatan usaha atau tidak melakukan kegiatan komersial dan belum mempunyai/memperoleh penghasilan, maka pengenaan sanksi yang disampaikan oleh Petugas Pajak dapat Bapak mentahkan dengan Pasal tersebut dalam artian Bapak dapat menolak sanksi denda yang diterbitkan oleh Petugas Pajak. Tetapi kalau CV masih aktif dalam melakukan kegiatan usaha, Bapak dapat menghitung jumlah sanksi berupa denda yang wajib Bapak bayarkan ke kas negara melalui STP (surat tagihan pajak) yang dikirim oleh KPP. Intinya kita sebagai Wajib Pajak masih memperoleh hak-hak kita tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

      Kalau memang usaha CV ini menurut Bapak akan Bapak stop/tidak aktif, Bapak bisa saja mengajukan permohonan WP NE dengan syarat tidak ada tunggakan pajak yang belum Bapak bayar, karena apabila masih ada tunggakan pajak permohonan WP NE akan ditolak atau disuruh melunasi dulu tunggakan tersebut.

      Saran saya, teruskan CV ini, kalaupun bapak dikenakan sanksi berupa denda nilainya juga tidak terlalu besar, dengan mempunyai usaha tentunya juga memberikan manfaat bagi orang lain berupa memberikan pekerjaan kepada orang lain dan tentunya mengurangi penggangguran :)

      Demikian, semoga saran saya dapat membantu.

      Salam hormat saya
      I Gede Arianta

  14. riza says:


    Selamat siang Bpk I Gede Arianta,

    Saya bekerja di suatu perusahaan yang baru didirikan pada tahun 2012.dan saat ini sedang mengurus PKP.kondisi di kantor ruko yang saat ini diajukan guna alamat PKP sampai saat ini belum ada aktivitas. krn untuk sementara waktu aktivitas dilakukan di rumah pemilik.Semua dokument sudah dimasukkan ke kantor Pelayanan Pajak dan sudah dilakukan survei lokasi. tp sampai sekarang PKP perusahaan blm dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak dikarenakan untuk lokasi kantor bukan milik ataupun sewa, melainkan dipinjamkan. dan surat perjanjian pinjam meminjam sdh saya lampirkan juga kedalam permohonan PKP.tetapi sampai saat ini pihak kantor pajak belum mengeluarkan PKP dikarenakan status perusahaan yg pinjam meminjam td. sedangkan perusahaan sangat membutuhkan dengan segera PKP tsb karena di akhir bulan diperkirakan akan terjadi transaksi yg akan menimbulkan kewajiban perpajakan seperti menerbitkan faktur dan lain sebagainya. yang saya tanyakan bgmn solusinya agar kantor tempat saya bekerja dapat segera diterbitkan PKP nya oleh kantor pajak?

    Sebelumnya saya ucapkan terimakasih atas pencerahan yang akan diberikan.

    Hormat saya,

    Riza

    • gede says:


      Selamat Sore Mas Riza…
      Terima kasih sudah mampir website saya.

      Coba Mas Riza ke KPP tempat Mas Riza mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kalau syarat administrasi sudah lengkap, tidak ada alasan bagi KPP untuk menolak memberikan Surat Pengukuhan PKP.
      Mas Riza datangi bagian seksi Pelayanan dan tanyakan duduk permasalahannya. Kalau hanya tempat usaha yang sewa kemudian tidak dikukuhkan PKP, berapa banyak pengusaha yang akan ditolak juga pengukuhan PKPnya :)

      Datangi saja dan tanyakan kepada seksi pelayanan atau menghadap aja ke Kasie Pelayannya.

      Thank you.

      Regard
      Gede

  15. roy says:


    Yth. Bp. Gede

    Pak mohon maaf saya mau tanya, barang apa saja yang termasuk objek kena pajak pak?

    Dan saya punya perusahaan sifatnya jual beli, saat saya beli barang tersebut dr supplier saya, saya sudah dikenakan pajak, ketika akan saya jual lagi apa kah saya harus sertakan pajak juga pak.. Kalo iya berarti barang tersebut telah 2 kali kena pajak, dan akibatnya harganya akan semakin mahal pak..

    Mohon penjelasannya pak.

    Salam, Roy

    • gede says:


      Selamat malam Pak Roy
      Mohon maaf baru bisa membalas. Terima kasih sudah berkunjung ke Website saya.
      Pada prinsipnya PPN bersifat Multy Levy Stage namun non komultaif. Kalau Pak Roy beranggapan bahwa pajak dikenakan 2x itu tidak benar karena pertanggungjawaban PPN akan berpindah pada saat terjadinya perpindahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak. PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi. Meskipun demikian, PPN tidak bersifat berganda sebab pajak masukan atas perolehan barang atau jasa dapat dikreditkan. Dengan demikian, setiap penyerahan barang atau jasa selama barang atau jasa tersebut termasuk Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), harus tetap dikenakan PPN. Karakteristik multistaget tax ini tidak lantas menjadikan PPN sebagai pajak berganda karena dalam pasal 9 UU PPN 1984 jelas diatur mengenai mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran seperti yang disebutkan dalam pasal 9 ayat 2 UU PPN 1984
      Memang nantinya BKP/JKP tersebut dari Produsen sampai dengan Konsumen harganya akan semakin mahal, namun pihak pembeli (apabila PKP) dapat memanfaatkan Pajak Masukan (PPN Pembelian) sebagai kredit pajak untuk mengurangkan dengan Pajak Keluaran (PPN Penjualannya).

      Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan, apabila ingin mendalami lebih lanjut dapat membaca UU PPN ataupun Aturan Pelaksanaanya dan buku-buku umum yang banyak mengulas tentang Pokok-Pokok PPN dan mekanismenya.

      Terima kasih.
      Salam

      Gede

  16. ely says:


    selamt siang pak Gede,

    sya mau tya apakah perusahaan jasa juga diharuskan dikukuhkan menjadi PKP,, dan misalny memilih menjadi Non PKP apakah ada sanksi dan kerugian yang di tanggung perusahaan?? Terima Kasih atas penjelasanny…

    • gede says:


      Selamat malam Bu Elly
      Mohon maaf baru bisa membalas dan terima kasih sudah mampir website saya :)
      Ketentuan yang mengatur tentang PKP yaitu:
      1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012, Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
      2. Batasan Pengusaha Kecil berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,00.

      Berdasarkan hal tersebut, apabila perusahaan Ibu telah memenuhi ketentuan untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka Ibu wajib segera mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP di KPP tempat kedudukan perusahaan Ibu. Apabila Ibu tidak mendaftarkan diri padahal secara nyata diketahui Ibu telah melakukan penyerahan BKP/JKP lebih dari Rp.600 juta, maka Ibu akan dikukuhkan PKP secara jabatan dan sanksinya adalah dapat ditarik mundur kewajiban PPN yang harus Ibu bayarkan 5 tahun kebelakang. Hal ini sesuai dengan ketentuan di KUP bahwa pengukuhan PKP dan penetapan SKP dapat ditarik mundur 5 tahun ke belakang, jadi bisa dibayangkan kewajiban yang akan dikenakan kepada Ibu dengan ditambahkan sanksi.

      Perusahaan Ibu adalah perusahaan jasa dan Ibu bertanya apakah harus dikukuhkan sebagai PKP juga. Ibu harus memahami bahwa Obyek PPN bukan saja Barang (BKP) namun juga Jasa (JKP). Namun apabila jenis jasa yang ibu lakukan bukan merupakan Obyek PPN, barulah Ibu tidak perlu untuk dikukuhkan sebagai PKP.
      Untuk jenis jasa yang tidak dikenakan PPN Ibu dapat melihat di Pasal 4A ayat (3) UU No. 42 tahun 2009 ttg PPN dan PPnBM atau saya bantu rincikan:
      Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: jasa pelayanan kesehatan medik; jasa pelayanan sosial; jasa pengiriman surat dengan perangko; jasa keuangan; jasa asuransi; jasa keagamaan; jasa pendidikan; jasa kesenian dan hiburan; jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri; jasa tenaga kerja; jasa perhotelan; jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum; Jasa penyediaan tempat parkir; Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan Jasa boga atau katering

      Apabila usaha jasa Ibu terdapat dalam pasal tersebut, itu artinya Jasa yang Ibu lakukan tidak dikenakan PPN dan Ibu tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun, apabila usaha jasa Ibu tidak terdapat dalam Pasal tersebut, maka usaha Jasa tersebut merupakan Obyek PPN dan Ibu wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat 1 bulan berikutnya setelah Peredaran usaha Ibu lebih dari Rp.600 juta dalam bulan berjalan atau 1 tahun.

      Demikian, apabila ada yang kurang jelas, Ibu dapat menanyakan kembali kepada saya.
      Semoga membantu

      Salam
      Gede

  17. sri utami says:


    salam kenal Bpk.Gede..

    ada yang ingin saya tanyakan,saya baru bekerja pada perusahaan cv yaitu di bidang jasa,perusahaan ini baru di buka januari 2012 dan sudah memiliki NPWP, dan untuk tahun ini baru awal untuk membayar pajak,karna saya kurang mengerti tentang pajak,saya bingung bagaimana cara membayar pajak nya??? dan pajak apa yg harus d bayar??? dan berapa persen(%)pajak yang di kenakan dan katanya harus d sesuaikan dengan neraca perusahaan???

    mohon bantuannya Bpk.Gede,,
    Terimakasih.

    • gede says:


      Selamat malam Bu Sri
      Terima kasih sudah mampir ke website saya. Dari pertanyaan Ibu saya dapat memahami memang Ibu belum mengerti benar tentang Pajak :)
      Dari pertanyaan ibu saya coba berikan beberapa langkah yang wajib Ibu laksanakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan Ibu dan semoga saran saya dapat membantu Ibu.
      Sejak terdaftarnya Perusahaan Ibu dengan bukti telah memiliki NPWP, maka mulai saat itu status Ibu adalah sebagai Wajib Pajak Badan (CV). Sebagai Wajib Pajak, kewajiban kita adalah menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban-kewajiban perpajakan kita di Perusahaan. Pelaporan Pajak ada Bulanan/Masa dan Tahunan.
      di Surat Keterangan Terdaftar NPWP Ibu sudah terdapat rincian Jenis Pajak apa saja yang Ibu wajib laksanakan semisal:
      1. PPh Pasal 21
      PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pegawai/bukan pegawai. Cara menghitung, menyetor dan melaporkan Ibu dapat membaca PerDirJen Pajak No. 31/PJ/2013 (aturan terbaru dari PPh Pasal 21). PPh Pasal 21 ini adalah kewajiban Pajak Bulanan dimana Ibu wajib menghitung, menyetor dan melaporkan setiap bulannya.
      2. PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 (2), dll
      PPh ini adalah PPh yang Ibu wajib potong atas penghasilan yang merupakan Obyek PPh ini yang diterima oleh Pihak lain dari Perusahaan Ibu dan Ibu adalah pemberi penghasilan kepada mereka dan Ibu wajib memotong penghasilan yang diterima oleh mereka . Tata Cara pemotongan PPh ini Ibu dapat browsing di Internet atau dengan membaca Buku yang banyai dijual umum di toko buku tentang mekanisme Pemotongan / Pemungutan PPh. PPh ini adalah kewajiban Pajak Bulanan dimana Ibu wajib menghitung, menyetor dan melaporkan setiap bulannya.
      3. PPh Pasal 25
      PPh ini adalah angsuran PPh setiap bulannya. Dasar perhitungannya adalah PPh Terhutang tahun sebelumnya. DIkarenakan Perusahaan Ibu adalah perusahaan baru, maka kewajiban penyetoran PPh Pasal 25 ini masih Nihil, namun Ibu tetap wajib melaporkan SPT PPh Pasal 25 ini setiap bulannya meskipun NIHIL.
      4. PPN
      PPN adalah kewajiban pajak yang dimana ibu harus memungut PPN kepada konsumen Ibu dengan menerbitkan Faktur Pajak dan kemudian Ibu setorkan ke Kas Negara. Namun sebelum ibu melakukan pemenuhan kewajiban pajak ini, Ibu wajib dikukuhkan dahulu sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). Batasan kapan Ibu wajib dikukuhkan sebagai PKP Ibu dapat membaca PMK No. 68/PMK.03/2010. Namun syarat umum adalah apabila penjualan Ibu telah melewati batas Rp.600.000.000, maka paling lambat 1 bulan berikutnya Ibu Wajib untuk mengukuhkan diri sebagai PKP. Setelah Ibu PKP, barulah kewajiban PPN ini Ibu laksanakan. Karena perusahaan masih baru dan kemungkinan Peredaran usaha/Penjualan belum melewati Rp.600 juta, maka kewajiban pemungutan/penyetoran/pelaporan PPN ini belum wajib Ibu laksanakan. Namun setelah melewati jumlah RP.600 juta, saran saya Ibu langsung ke KPP tempat ibu terdaftar untuk berkonsultasi dengan AR (Account Representative) Ibu ataupun ke Konsultan Pajak Resmi untuk diberikan bimbingan.

      Mungkin itu sedikit gambaran dari saya Bu… selengkapnya apabila Ibu masih bingung sekali lagi silakan saran saya Ibu langsung ke KPP tempat ibu terdaftar untuk berkonsultasi dengan AR (Account Representative) Ibu ataupun meminta bantua ke Konsultan Pajak Resmi untuk diberikan bimbingan. Karena apabila terdapat kesalahan dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan, bisa saja Ibu dikenakan sanksi administratif yang seharusnya tidak dikeluarkan. Mumpung Perusahaanya masih baru, jadi enak menata dari awal.

      Terima kasih
      Semoga membantu

      Salam
      Gede

  18. Roji says:


    Selamat Malam Pak Gede.

    Salam kenal pak,
    Pak saya mau bertanya, Kurang lebih 4 bulan yg lalu badan usaha berbentuk PT yg saya buat telah selesai, dan saya minta ke notaris bahwa pt yang saya buat untuk didaftarkan sebagai perusahaan kena pajak (PKP. Permasalahannya adalah sampai saat ini PT yang saya buat belum aktif karena belum ada pekerjaan, rencananya bulan juni atau Juli depan baru dapat pekerjaan cetakan untuk department tertentu. yg jadi masalah. departement tersebut minta saya untuk memberikan laporan pajak 3 bulan terakhir, walaupun nihil tidak apa2 katanya. saya mohon penjelasan dari bapak, ada satu pertanyaan lagi, apakah saya kena denda karena sejak PT tersebut jadi sampai saat ini saya belum pernah melaporkan pajak bulanan, karena memang belum ada pekerjaannya.
    Demikian permasalahan saya. sebelumnya terima kasih atas jawaban dari bapak.

    Salam Hormat
    Roji

    • gede says:


      Selamat malam Pak Roji, Salam kenal juga. Terima kasih sudah mampir website saya.
      Pemenuhan kewajiban perpajakan baik itu menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakan adalah sejak terdaftarnya kita sebagai wajib pajak dengan dibuktikan telah memiliki NPWP serta telah dikukuhkan sebagai PKP. Selain mempunyai kewajiban, Wajib Pajak juga diberikan hak-hak yang jelas yang diatur dalam UU Perpajakan.
      Melihat permasalahan Pak Roji, demi kepentingan dan kelangsungan bisnis Bapak, tidak masalah untuk melakukan pelaporan kewajiban perpajakan bulanan meskipun NIHIL. Tentunya karena keterlambatan pelaporan SPT Masa/Bulanan akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP yaitu untuk SPT Masa PPN sebesar Rp.500.000,- dan Rp.100.000,- untuk SPT Masa lainnya (PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 (2), dan Pajak Masa Lainnya).
      Tetapi dikarenakan Usaha Bapak yang tidak atau belum melakukan kegiatan usaha, apabila setelah Bapak melaporkan kewajiban pajak bulanan tersebut dikirimi Surat Tagihan Pajak (STP) Sanksi Administrasi berupa Denda, Bapak dapat mengajukan penghapusan Denda tersebut. Dalam hal ini Bapak dapat menggunakan dasar Pasal 7 ayat (2) KUP huruf e yaitu ” Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap: e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;” Intinya sepanjang Bapak dapat membuktikan bahwa Perusahaan Bapak tidak melakukan kegiatan usaha apabila Bapak terlambat melakukan pelaporan SPT Masa/Bulanan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) KUP tadi, sanksi berupa denda tersebut tidak dikenakan.

      Demikian, semoga membantu.

      Salam
      Gede

  19. Roji says:


    Terima kasih Pak Gede atas infonya, Tapi masih ada satu
    lagi nih yg mengganjal. saya bingung cara mengisi formnya, saya buta sekali dengan yg namanya pajak. kalo boleh saya mau minta contoh laporan pajak / form yg sudah diisi (tutorial pengisiannya),itupun kalo ada, buat gambaran saya.

    Terima kasih pak
    Salam Hormat
    Roji

  20. Helmiaya says:


    Dear Pak Gede

    Bolehkah minta pencerahan untuk form contoh surat pernyataan bahwa perusahaan belum beroperasional,apakah perlu bermaterai?Ini untuk pelaporan SPT Tahunan 2012 mengingat perusahaan kami baru berjalan 3 bulan trakhir dan menurut Pegawai KPP kami harus tetap laporan SPT setelah NPWP jadi.

    Terimakasih
    Best Regards,
    Helmi

    • gede says:


      Format bakunya tidak ada Pak Helmi… Silakan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan menyentuh esensi maksud dibuatnya surat tersebut.
      Trims

      Gede

  21. Lugus J. Kraton says:


    Dear Pak Gede,

    Saya lagi bingung nech, saya punya NPWP dari tahun 2012 dan sudah lapor SPT tahunan. tapi Bulan Mei saya akan bekerja di Luar Negeri, Pertanyaannya adalah Bagaimana pelaporan SPT tahunan untuk tahun 2013 karena saya kan bekerja di Luar negeri.

    Terima Kasih

    • gede says:


      Yth, Pak Lugus

      Thank you sudah mampir website saya.
      Mengenai pertanyaan Pak Lugus dasar hukumnya adalah :
      Pasal 2 ayat (2) dan (3) UU PPh dan PerDirJen Pajak No. 2/PJ/2009

      Dalam aturan tersebut dinyatakan :
      Pasal 1 PerDirJen 2/PJ/2009 “Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan Pekerja Indonesia di Luar Negeri adalah orang pribadi Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.”
      Pasal 2 PerDirJen 2/PJ/2009″Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Subjek Pajak Luar Negeri.”
      Pasal 3 PerDirJen 2/PJ/2009 “Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pekerja Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sehubungan dengan pekerjaannya di luar negeri dan telah dikenai pajak di luar negeri, tidak dikenai Pajak Penghasilan di Indonesia.”

      Kesimpulannya: apabila nanti Pak Lugus berada di luar negeri secara BERTURUT-TURUT lebih dari 6 Bulan (183 hari) dalam setahun, maka status Wajib Pajak Bapak berubah menjadi Wajib Pajak Luar Negeri. Dan apabila status subjek pajak sudah berubah, maka atas penghasilan yang diperoleh di LN tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Apabila sudah menjadi Subjek Pajak Luar Negeri otomatis kewajiban Pelaporan Pajaknya tidak lagi dilakukan di Indonesia (kecuali dalam 183 hari tersebut terdapat pengasilan yang masih diperoleh dari Indonesia).
      Demikian Pak Lugus… semoga membantu

      Salam
      Gede

  22. boy udiana says:


    pak gede saya ada pertanyaan : saya ini buta sekali masalah pajak,masalah saya adalah ketika saya masih kuliah ayah saya menguruskan CV untuk saya agar setelah lulus saya bisa menggunakan legalitas CV untuk berbisnis, lalu setelah baru lulus kuliah ini saya baru sadar bahwa memiliki CV harus melaporkan pajak, sementara saya tidak mengerti bahwa ada kewajiban tersebut.. surat keterangan terdaftar pajak terbit tanggal 25 september 2012,brarti saya telah tidak melapor selama 7 bulan dan melihat penjelasan2 diatas pastinya denda yang saya tanggung akan sangat banyak sementara bisnis baru mau jalan dan selama ini tidak ada pemasukan.. apa yang bisa saya lakukan pak??saya mempunyai rencana untuk mengajukan NE lalu mendirikan CV baru untuk menghindari sanksi2 itu pak.. apakah cara itu bisa dilakukan??ataukah ada cara lain yg bisa dilakukan pak,dikarenakan saya berencana untuk berbisis dengan menggunakan legalitas CV.. terimakasih pak,saya berharap ada bantuan informasi dari bapak.

    • gede says:


      Yth. Mas Udie
      Diajukan NE bisa mas… atau CV tersebut saja digunakan sebagai badan usaha untuk memulai bisnis. Masalah waktu sebelumnya tidak pernah lapor Masa/Tahunan, sepanjang bisa membuktikan bahwa perusahaan tidak aktif, Sanksi Denda bisa dibantah untuk tidak dikenakan apabila dikirimi Surat Tagihan Pajak oleh KPP. Pasal 7 (2) KUP.
      Salam
      Gede

  23. yusuf says:


    dear Pak Gede,
    mohon pencerahannya pak gede, saya jika perusahaan tidak melaporkan SPT sejak berdiri tahun 2008 dan baru akan mulai aktif lagi apakah bisa dengan menerbitkan surat tersebut kita akan terhidar dari sanksi, karena sejak berdiri perusahaan tersebut tidak ada transaksi sama sekali alias mati suri, mohon pencerahannya, Terima Kasih

    • gede says:


      Tidak apa-apa Pak Yusuf…
      Silakan diaktifkan kembali Perusahaanya. Apabila nanti setelah aktif ternyata dikirimi Surat Tagihan Pajak atas Sanksi Denda tidak melaporkan kewajiban SPT dari Tahun 2008 sampai terakhir cut off diaktifkan kembali Perusahaan, itu bisa dibantah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang KUP bahwa seharusnya tidak dikenakan sanksi denda sebagaimana Pasal 7 ayat 1 KUP.
      Jadi silakan diaktifkan perusahaanya, kalau takut melulu dengan sanksi pajak, usahanya tidak jalan-jalan nanti hehe…
      Semoga sukses bisnisnya….

      Salam
      Gede

  24. Fia Brilianti says:


    Selamat Sore…
    Saya mau menanyakan, saya punya NPWP terdaftar tahun 2012 dengan tujuan sebagai persyaratan pengajuan tunjangan fungsional non-PNS. Namun setelah proses pengajuan, saya pindah ke tempat pekerjaan yg baru sehinggasaya tidak menerima tunjangan tsb dan tidak mengikuti proses selanjutnya.

    Yang saya tanyakan, apakah saya bisa mengajuakan NE? karena pendapatan saya masih dibawah pendapatan kena pajak pasal 21. Dan pembuatan NPWP tsb hanya sebagai persyarataan saja…

    Mohon pencerehannya, apa yang harus saya perbuat???

    Terima kasih…

    • gede says:


      Selamat Malam Mba Fia…
      Tidak ada ruginya kok mba punya NPWP, memang kewajiban melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi menunggu apabila punya NPWP. NPWP juga bisa digunakan untuk keperluan lain nantinya, jadi menurut saya eman kalau di NE kan. Lagian WP NE adalah bagi mereka yang memang benar-benar tidak memiliki penghasilan dan melakukan kegiatan usaha. Jadi Mba Fia masih memperoleh penghasilan kan meski di bawah PTKP?
      Ngisi SPT Tahunan OP mudah dan gampang, saran saya tidak usah diNE kan mba. :D

      Salam
      Gede

  25. tiwi says:


    Selamat Pagi Bp. Gede
    Saya punya problem pajak CV saya,dr bulan Mei 2012 saya tdk melaporkan Pajak Masa cv saya,kemudian bulan Oktober CV dibubarkan namun belum lapor ke KPP karena menunggu laporan tahunan 2012.Namun ada satu transaksi yg nilai PPn nya tidak saya ketahui krn copy SSP nya tdk saya terima sampai sekarang. Saya tidak pernah mendapat surat teguran krn tidak Lapor masa,kemudian menurut bapak aya yg harus saya lakukan secepatnya? atas saran bapak saya ucapkan terimakasih

    • gede says:


      Selamat malam Bu Tiwi
      Satu pertanyaan saya, Nilai PPN yang dimaksud adalah PPN yang penyerahannya dipungut oleh pemungut PPN? mengapa nilai PPN tidak dapat diketahui, apakah Ibu tidak menerbitkan Faktur Pajak dengan kode 020?
      Kantor Pajak memang tidak langsung dalam periode tersebut mendeteksi lawan transaksi yang belum lapor, sehingga belum dikirimkan surat klarifikasi/himbauan. Tetapi nantinya pasti akan ditemukan data bahwa Ibu belum melaporkan kewajiban pajak tersebut 1 atau 2 tahun kemudian karena apabila pelaporan masih manual (bukan e-SPT) butuh waktu untuk mendeteksi atas ketidaksinkronan pelaporan antara penjual (pemberi BKP) dengan pembeli (Penerima BKP).
      Menurut hemat saya, Ibu lakukan pembetulan atas kewajiban perpajakn tersebut sebelum ibu melakukan pembubaran CV dan mohon pencabutan NPWP karena pastinya nanti akan dilakkan pemeriksaan oleh pajak, persiapan payung sebelum hujan Bu….

      Demikian semoga membantu.

  26. Budi says:


    Siang Bp Gede,

    Saya inging menanyakan mengenai perusahaan non aktif/tidak beroperasional:

    Dengan latar belakan dibawah ini

    ada 2 perusahaan yang mempunyai kaitan yang sangat kuat: (dimana ke -2 pemegang sahamnya adalah sama)

    Perusahaan A adalah: perusahaan sebuah hotel
    Perusahaan B adalah: perusahaan yang membangun hotel tersebut jadi semua account adalah untuk pembiayaan kontruksi hotel tersebut

    Karena proses kontruksi sudah selesai maka perusahaan B tidak beroperasi lagi / non aktif. ( semua legal usaha sdh tidak valid – tidak diperpanjang lagi) kami belum melakukan pernyataan secara formal ke kantor pajak mengenai non aktif tersebut. per 2012 perusahaan B sudah tidak melakukan kewajiban pajak lagi.

    sedangkan kondisi perusahann B masih mempunyai banyak hutang pembayaran ke supplier dengan jumlah yang banyak… sehingga kami melakukan perusahaan B hutang ke perusahaan A untuk melunasi hutang ke supplier. karena perusahaan B sudah tidak ada dana lagi.

    Pertanyaan kami, apakah cara diatas sudah benar? dana bagaimana cara perusahaan B melunasi hutang ke perusahaan A apakah hutang tersebut bisa diputihkan oleh perusahaan A karena mmg benar bahwa perusahaan B tidak ada dana…dan bagaimana efek pajaknya.

    Terima kasih banyak sebelumnya pak…kami tunggu reply dari Bapak.

    • gede says:


      Selamat malam Pak Budi, thanks sudah mampir
      Melihat kondisi Perusahaan B yang masih mempunyai Hutang ke Supplier cukup besar seperti cerita Bapak padahal operasional Perusahaan sudah berhenti, apakah Perusahaan B posisinya rugi Pak :D ?
      Secara treatment akuntansi, hal tersebut sah-sah saja Pak… Perusahaan A meminjami Perusahaan B karena Perusahaan tersebut dalam kondisi kesulitan likuiditas.
      Kemudian apabila Perusahaan B tutup, padahal Perusahaan A masih memiliki tagihan kepada Perusahaan B, apakah piutang tersebut dapat diputihkan? Saya jawab dapat dihapuskan Pak… sekarang kita tinggal menganalisa dari aspek Pajaknya.
      1. Pinjaman dari Perusahaan A ke Perusahaan B tentunya di perpajakan diatur ketentuan bahwa atas pinjaman dari pemegang saham wajib dikenakan Bunga sehingga timbul obyek PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman. Bagaimana mengantisipasi agar Pinjaman tersebut dapat tanpa bunga sehingga tidak menimbulkan Obyek PPh Pasal 23? Bapak Budi silakan Baca Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2010, disana dijelaskan syarat-syarat atas pinjaman tanpa bunga sehingga terhindar dari Obyek Pajak. Tapi kalau tidak bisa memenuhi ketentuan tersebut, PT. A wajib mengakui penghasilan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada PT. B dan menyetor PPh Pasal 23 sebesar 15% dari bunga pinjaman (suku Bunga pinjaman ditentukan sesuai pasar)
      2. Apabila memutihkan Piutang tentunya treatment akuntansinya pasti mengakui biaya kerugian piutang. Atas biaya kerugian piutang ini tentunya tidak dapat dibiayakan sehingga menimbulkan koreksi positif atas biaya kerugian piutang dalam laporan fiskal PT. A. Biaya kerugian piutang dapat dibiayakan apabila memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. Pak Budi dapat mencari alternatif dalam Pasal tersebut bagaimana pemutihan Piutang ke PT. B ini dapat terhindar dari efek pajak koreksi biaya kerugian piutang tersebut.

      Semoga membantu Pak Budi, bole diksusi lagi
      Salam
      Gede

    • Budi says:


      terima kasih banyak Pak Gede, Informasinya sangat berarti sekali.

  27. ana says:


    dear bapak..
    saya mau bertanya,,
    saya bekerja di salah satu biro perjalanan..
    pada awalnya aset seperti bangunan dan kendaraan adalah milik pemilik usaha,,
    tetapi diaku milik perusahaan..
    apakah itu bisa padahalkan bukan atas nama perusahaan?
    jika diakuhi sewa dan kita belum bayar pajaknya sama sekali mulai pendirian bulan november kemarin,, itu bagai mana bapak, mohon bantuannya..
    terimakasih sebelumnya..

    • gede says:


      Selamat malam Mba Ana, Thanks sudah mampir
      Penyertaan Modal Usaha dalam Perusahaan berupa Aset diperkenankan (istilahnya Inbreng). Yang penting asal usul aset tersebut memang sebelumnya telah diakui dalam Harta Pribadi pemilik Usaha. Untuk bukti bahwa aset tersebut memang disertakan sebagai modal usaha dalam Perusahaan bisa dibuatkan surat pernyataan atas aset-aset tersebut bahwa aset tersebut dialihkan menjadi aset Perusahaan. Untuk Kendaraan tidak masalah masih belum atas nama Perusahaan yang penting ada bukti kuat bahwa itu menjadi milik Perusahaan, yang menjadi permasalahan adalah Aset Tanah dan Bangunan apabila Perusahaan tersebut dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas) karena kita tahu bahwa aset Perusahaan berupa bangunan apabila PT tidak bisa berupa Hak Milik dan harus dilakukan perubahan atas nama PT menjadi Hak Guna. Apabila badan usaha masih dalam bentuk CV, aset tersebut tidak masalah masih atas nama perorangan.

      Apabila memilih alternatif kedua yaitu dengan diakui sebagai sewa, tinggal dibuatkan perjanjian sewanya untuk penggunaan aset tanah dan bangunan tersebut dengan jumlah nilai sewa berapa tinggal disetorkan Pajak yang timbul atas sewa tersebut, misal PPh 23 atas sewa kendaraan dan PPh Pasal 4 (2) atas sewa tanah dan bangunan. Memang nantinya ada sanksi berupa bunga karena keterlambatan atas penyetorannya tapi itu tidak masalah yang penting pemenuhan kewajiban perpajakannya terpenuhi.
      Tinggal memilih mana alternatif yang paling mudah dan efektif serta pemenuhan kewajiban perpajakan juga terlaksana dengan baik.

      Demikian semoga membantu
      Salam

  28. Anto says:


    Salam Pak Gede,
    mohon infonya mengenai pelaporan spt tahunan 2012, jika ada perusahaan yang sudah likuidasi bulan juli 2012 yang sampai saat ini sedang proses pencabutan NPWP. bagaimana pelaporan SPT tahunannya :
    1. periode yang dilaporkan sampai bulan Juni atau Desember?
    2. Akte pembubaran sudah ada (juni), jadi tidak ada lagi pengurusnya, dalam SPT 1771-V apakah dilaporkan kosong atau sesuai diisi seperti sebelum bubar?
    3. Siapa yang berhak menandatangani SPT karena pengurusnya juga sudah bubar?

    Demikian pertanyaan dari saya, terimakasih atas bantuannya
    Salam, Anto

    • gede says:


      Selamat Malam Mas Anto, Thanks sudah mampir Web saya.
      Untuk penghapusan NPWP jangka waktu penyelesaian penghapusan NPWP adalah 6 bulan bagi WP Orang Pribadi dan 12 bulan untuk Wajib Pajak Badan sejak permohonan diterima lengkap. Penyelesaian permohonan ini dilakukan setelah dilakukan proses pemeriksaan oleh Dirjen Pajak. Apabila dalam jangka waktu tersebut belum dikeluarkan surat pencabutannya, maka dianggap dikabulkan. Berarti nunggu sampai bulan Juli 2013 ini kalau belum keluar dianggap sudah dikabulkan :D
      Yang ingin saya tanyakan, apakah sudah dilakukan pemeriksaan oleh Pajak atas likuidasi Perusahaan ini? Apabila sudah dilakukan dan telah terbit produk hukumnya, menurut hemat saya pelaporan pajaknya tidak usah lagi dilakukan karena pada tahun 2012 itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh pajak untuk mengetahui apakah masih ada kewajiban yang belum dipenuhi. Untuk bulan Juni – Desember kan sudah tidak ada lagi kegiatan usaha karena sudah bubar. Bukti kuat adalah produk hukum dari hasil Pemeriksaan Pajak tersebut untuk tidak lagi melaporkan kewajiban pajaknya tanpa harus menunggu Surat Pencabutan NPWP tersebut karena tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah karena pembubaran Perusahaan dan pencabutan NPWP.
      Tetapi apabila mas Anto ingin tetap melaporkan silakan, masalah yang akan tanda tangan SPT bisa diberikan kepada Kuasa yang selama ini mengurusi untuk likuidasi.

      Demikian, terima kasih semoga membantu

  29. Muhammad Asri says:


    Selamat malam Pak I Gede Arianta,

    kita bisa gak mengetahui laporan pajak tahunan perusahaan kita tiap tahunnya. misalkan tahun 2009 s/d 2012.
    Bila bisa bagaimana caranya?

    terima kasih

    • gede says:


      Maaf baru balas… :)
      saya belum paham pertanyaannya mas Asri… maksudnya arsipnya ataukah pembukuannya?
      Kalau sudah lapor lihat di arsipnya :)
      Kalau belum, untuk mengetahui berapa kewajiban perpajakan setiap tahunnya, wajib diselenggarakan pembukuan dulu… kalau sudah ketemu laporan laba rugi, barulah dihitung pajaknya berapa dengan tarif sesuai dengan Pasal 17 / Pasal 31 E UU PPh.
      Trims :)

  30. Lisa says:


    selamat malam pak,

    sore ini ibu saya mendapat surat himbauan menyampaikan spt tahunan untuk PERSEK. (Alm. Bapak saya). yang saya ingin tanyakan :

    1. PERSEK. itu apa pak? apakah sama dengan CV?
    2. kata ibu saya, (Alm) bapak saya mendirikan PERSEK tsb sekitar tahun 90-an tapi tidak ada kegiatan usaha sama sekali, (Alm) bapak hanya membuat namanya saja dan tidak ada transaksi apa pun. Jadi apa yang harus kita lakukan?

    trima kasih pak, saya tunggu jawabannya segera

    • gede says:


      Maaf baru balas Mba Lisa :)
      Persek maksudnya mungkin persekutuan….
      kalau memang tidak aktif tanggapi saja suratnya bahwa Persekutuan ini tidak aktif.
      langkah selanjutnya adalah lakukan permohonan hapus NPWP/non aktifkan NPWP
      baca PerDirJen 20/PJ/2013 untuk tata caranya

      Demikian, terima kasih.

  31. Hendri says:


    Salam pak gede, saya mau bertanya, saya sudah membuat cv tapi tidak ada kegiatan usaha dari cv tersebut, saya menggunakan cv tersebut utk numpang nama di perusahaan lain saja, contohnya
    CV sy hanya numpang nama di PT A, sehingga sy hanya ingin menjadi agen dr PT A, semua kegiatan berhubungan dengan PT A dan tidak ada hubungan dengan CV sy sendiri… dalam hal ini (usahanya kecil pak gede, bukan usaha besar, hanya modal 20jt saja)
    1. Apakah boleh hal itu terjadi? utk pajak jadi Agen di PT A, sy masukkan kedalam wp pribadi.
    2. Kalau boleh, CV saya hanya lapor nihil saja tiap bulan? karena saya tidak ada kegiatan usaha di Cv saya sendiri,

    • gede says:


      Maaf baru balas Mas Hendri… :)
      Pada dasarnya, Mas Hendri mau melaporkan penghasilan yang diperoleh kepada CV ataupun Orang Pribadi sah-sah saja yang penting dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan transaksi sebenarnya. Bedanya adalah apabila Mas Hendri melaporkan di CV, maka wajib menyelenggarakan pembukuan. sedangkan apabila dilaporkan di Orang Pribadi sehubungan dengan berlakunya PP 46 Tahun 2013, maka atas penghasilan dikenakan PPh Final sebesar 1% dari omzet.

      Apabila memutuskan untuk dilaporkan di SPT Orang pribadi saran saya NPWP CV mohon dihapuskan/dinonaktifkan saja daripada dibebani oleh kewajiban melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan. Baca PerDirJen No. 20/PJ/2013 untuk tata caranya.

      Demikian terima kasih.

  32. handoyo says:


    Selamat siang Pak Gede,salam sejahtera,mau minta petunjuk,saya baru bekerja di perusahaan trading yang baru dibuat belum lama,bagaimana cara isi spt tahunan jika perusahaan tersebut belum ada pemasukan?Makasih sebelumnya pak. :)

    • gede says:


      Pengisian SPT ada buku petunjukknya, dapat didownload di website Dirjen Pajak
      Apabila belum ada pemasukan, maka SPT-nya disampaikan NIHIL, namun hati-hati, apabila laporan keuangan dalam hal ini laporan laba rugi Bapk Handoyo sampaikan rugi, resiko akan diperiksa. Kalau memang perusahaan baru beroperasi, Pak Handoyo dapat melakukan reklasifikasi biaya-biaya ke Aset Lain-lain (Pra Operasional) agar laporan laba rugi NIHIL atau belum beroperasi untuk menghindari pemeriksaan. Nantinya setelah beroperasi secara komersial biaya-biaya dalam pos pra operasional tersebut baru Bapak biayakan dengan cara diamortisasi sesuai dengan ketentuan perpajakan.
      Demikian terima kasih.

  33. yunny says:


    malam pak, saya mau tanya tentang permohonan untuk menonaktifkan npwp dikarenakan dulu saya membuatnya untuk kepentingan bebas fiskal sedangkan saya tidak bekerja dan hanya mendapatkan uang saku dari orang tua sebesar 1jt per bln. nah waktu menyampaikan spt tahunan bulan maret kemarin, saya dianjurkan oleh petugas penerima spt untuk menonaktifkan npwp saya. lalu saya sudah menulis surat permohonan, yang mau saya tanyakan: bbrp hari ini saya baru di telepon oleh petugas pajak dan mananyakan ttg alasan saya menonaktifkan npwp . nah apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor pajak itu hanya melalui telepon saja atau akan mengadakan pemeriksaan lapangan? kalau ada pemeriksaan lapangan apakah sebelumnya dikirimkan ke saya surat pemberitahuan atau petugas datang secara tiba2? terima kasih sebelumnya

    • gede says:


      Mohon maaf baru balas. Petugas Pajak menghubungi Mba Yuni untuk melakukan penelitian apakah permohonan ini sesuai dengan alasan yang Mba Yunni sampaikan. Penelitian dapat melalui visiting / kunjungan langsung ke kedudukan Wajib Pajak. Ini bukan pemeriksaan Mba Yunni hanya penelitian, apabila menghapuskan NPWP baru dilakukan pemeriksaan.
      Terima kasih Salam.

  34. arif says:


    Selamat siang Bapak,
    CV kami terdaftar NPWP pada Bulan Agustus 2012. Apakah wajib spt tahunan tahun 2012 karena menurut kami belum wajib lapor krn penghasilan adalah penghasilan dalam 1 tahun.
    Apakah permohonan status WP NE harus menunggu dulu selama 3 tahun laporan pajak (spt-spt) tidak dilaporkan?
    terima kasih pak atas bantuannya.

    • gede says:


      Selamat siang Pak Zain. Mohon maaf baru bisa membalas. Ada sedikit kesibukan kemarin :)
      Kewajiban menghitung, menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakan sejak Bapak terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan dibuktikan telah memiliki NPWP yang terdaftar sesuai dengan KPP wilayah kedudukan / tempat tinggal.
      SPT Tahunan Tahun Pajak 2012 sudah wajib dilaporkan.

      Untuk permohonan WP NE silakan baca PerDirJen Pajak No. 20/PJ/2012.

      Trimakasih.

Leave a Reply

*
= 3 + 5