Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Jasa Angkutan Umum Di Air yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Category: Blog | 4 Comments

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN JASA ANGKUTAN UMUM DI AIRYANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Dalam peraturan tersebut:

  1. Kendaraan Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik dalam trayek atau tidak dalam trayek, dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam.
  2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
  3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan atas:

  1. jasa angkutan umum di darat; dan
  2. jasa angkutan umum di air.

Jasa angkutan umum di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

  1. jasa angkutan umum di jalan; dan
  2. jasa angkutan umum Kereta Api.

Jasa angkutan umum di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum di ruang lalu lintas jalan, dengan dipungut bayaran.

Jasa angkutan umum Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kereta Api, dengan dipungut bayaran.

Jasa angkutan umum di sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kapal, yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, atau terusan, dengan dipungut bayaran.

Tidak termasuk dalam pengertian jasa angkutan umum di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah dalam hal jasa angkutan menggunakan Kapal yang disewa atau yang dicarter.

Tidak termasuk dalam pengertian jasa angkutan umum Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam hal jasa angkutan menggunakan Kereta Api yang disewa atau yang dicarter.

Jasa angkutan umum di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

  1. jasa angkutan umum di laut;
  2. jasa angkutan umum di sungai dan danau; dan
  3. jasa angkutan umum penyeberangan.

Jasa angkutan umum di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kapal, dalam 1 (satu) perjalanan atau lebih dari 1 (satu) perjalanan, dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain, dengan dipungut bayaran.

Jasa angkutan umum di sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kapal, yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, atau terusan, dengan dipungut bayaran.

Comments (4)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

  1. cheap red bottom shoes | 5 April 2013
  2. christian louboutin men shoes | 6 April 2013
  1. ari says:


    Sebagai pengguna dan pemilik kendaraan umum, kita wajib tahu peraturan
    tentang transportasi baik laut darat maupun udara, tx banget artikelnya.

    jasa pindahan

    • gede says:


      Yth. Mas Ari
      Terima kasih sudah mampir website saya :) . Sering-sering mampir mas dan Komen hihi
      Saya sebenarnya agak kurang setuju juga dengan peraturan yang baru diterbitkan ini, khususnya adalah 3 ayat (4) dan Pasal 5 yang berbunyi apabila kendaraan/kapal yang digunakan untuk jasa angkutan umum adalah sewa maka itu bukan merupakan jasa angkutan umum. Disana jelas diungkap bahwa apabila dalam hal jasa angkutan umum menggunakan kapal yang disewa/dicarter maka ketentuan Pasal 2 tidak berlaku yaitu tidak dikenakan PPN yang mana apabila sewa maka akan dikenakan PPN. Jadi apabila dalam angkutan umum sarananya adalah sewa maka atas jasa angkutan tersebut dikenakan PPN. Ini pastinya akan memberatkan bagi pengusaha jasa angkutan umum yang selama ini sarananya sewa. Kalau ingin tidak mengenakan PPN jasa angkutan umum, mengapa harus ada ketentuan apabila sarana kendaraan yang digunakan adalah sewa maka itu bukan merupakan jasa angkutan umum :(
      Ditunggu pendapatnya mas… :)

      Salam
      Gede

Leave a Reply

*
= 5 + 1